Hitam Putih Polisi kita

Hitam Putih Polisi kita

Kamis (30/09/10), aku sedang ada sebuah keperluan ke kota Malang. Berangkat dari arah Surabaya, tepatnya Pandaan awalnya lancar-lancar saja dengan arus lalu lintas yang lumayan padat merayap. Setiba di gerbang kota Malang, tepatnya di kota Lawang, ada beberapa aparat “penguasa” jalan yang membelokkan arah kendaraan beroda dua agar menepi sebelum memasuki Fly Over Lawang. Tanpa basa-basi dan etika ala Aparat Kepolisian yang terhormat seperti mengucapkan selamat pagi sembari menaruh tangan di depan jidat sebagai tanda penghormatan, seorang aparat langsung menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Dengan serta merta aku keluarkan dompetku dan kuberikan kepada bapak aparat yang “terhormat” tersebut. SIM dan STNK ku kemudian dikumpulkan bersama dengan milik semua pengendara yeng tertilang.

Setelah beberapa menit kemudian, namaku dipanggil. Aku menghampiri mobil aparat tersebut, dalam hati aku sebenarnya agak tenang karena mengingat semua kelengkapan surat motorku sudah terpenuhi. Ya paling-paling ditegur karena tak menghidupkan lampu sein di siang hari saja, demikian pikirku enteng. Namun semua dugaku meleset, si aparat ternyata malah berkata, “Ditilang atau damai?”, aku masih bingung karena ku berpikir apa yang kulanggar. Seperti mengerti gemerisik hatiku, bapak polisi itupun langsung menjelaskan bahwa spionku tidak lengkap, harusnya dipasang kedua-duanya. Oh, akupun mafhum. Lalu kemudian aku bertanya, “Kalau ditilang bagaimana prosedurnya, Pak?”. Dia menjawab. “Ya motor anda kami bawa dan anda wajib mengikuti sidang di Kepanjen,” jawabnya enteng. Demi mendengar nama Kepanjen yang letaknya berada nun jauh di selatan Malang sana, akupun seketika lemas. Karena menurut pengalaman kawan-kawan yang pernah mengikuti sidang Tilang Kendaraan, selain proses sidangnya yang memakan lumayan waktu, jaminan keadaan motor kita tidak dapat dipastikan. Karena menurut mereka yang pernah mengalami motornya diangkut (ditilang), motor mereka ada yang setelannya tidak seperti saat sebelum tertilang. Entahlah, benar atau tidaknya aku tidak tahu. Namun yang jelas aku sudah tidak mau ambil resiko lagi, aku memutuskan untuk memilih opsi yang kedua yang ditawarkan bapak polisi itu yaitu damai alias tilang di tempat. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa istilah “damai di tempat” yang ditawarkan para penegak hukum di negeri ini sudah pasti ujung-ujungnya adalah duit (UUD, istilah Grup Band Slank). “Berapa, Pak?” tanyaku memastikan. Tanpa basa-basi dan menoleh sedikitpun ke arahku, pak Polisi menjawab dengan mantap. “50 Ribu!!!”.

Ya sudahlah ! pagi-pagi sudah nyangoni aparat jalanan. Padahal kantongku sendiri sudah sangat tipis. Selain buat dana bensin, uang itu sejatinya bisa kubuat membeli ban dalam motorku -sesaat setelah kejadian penilangan itu- yang ternyata pecah. Sepanjang perjalanan memasuki kota Malang setelah penilangan itu, aku berpikir dan tersenyum dalam hati tentang betapa hebatnya aparat negeri ini dalam mencari dana. Atas nama kewenangan memberi keamanan dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum bagi para hamba hukum, banyak dari mereka yang malah menyeleweng dari amanah suci yang diembankan negara -selaku rumah rakyat- kepada korps atau instansi mereka. Alih- alih memberi rasa aman dan melayani masyarakat, mereka malah “memeras” rakyat untuk meneteskan rupiah ke dalam kantong mereka yang kering di akhir bulan. Aku juga berpikir jika saja setiap pelanggaran teringan dikenai nominal 50 ribu seperti yang ku alami, wah aparat-aparat jalanan tadi setidaknya minimal sudah mengantongi sekitar 1 juta rupiah hanya dalam waktu beberapa menit saja di pagi yang cerah itu. Karena yang tertilang bersamaku tadi lumayan banyak. Wah, satu proyek pencarian dana segar dan cepat serta efektif untuk kantong yang sudah terlampau kering di akhir bulan, hehehehe. “Proyek” yang bagus nan inspiratif.

Sebenarnya kami selaku masyarakat tidak keberatan dengan sanksi yang diberikan aparat negara ini kepada kami jika memang kami terbukti melanggar hukum. Entah sanksi itu berupa penilangan, penangkapan dsb. Namun semua itu juga hendaknya tetap menjunjung HAM, Asas Praduga Tak Bersalah dan beretika ala korps penegak hukum. Bukan main tembak mati di tempat (bagi para “terduga” teroris), digelandang dengan hina, dan tak beretika khas keluhuran bangsa ini saat menegakkan hukum di jalan. Karena toh kita semua sejatinya adalah hamba hukum dan tak ada yang kebal hukum di negeri ini, termasuk di dalamnya para penegak hukum itu sendiri.

Pengalaman menarik kamis pagi itu juga mengingatkanku pada peristiwa-peristiwa aktual di negeri ini beberapa minggu belakangan. Salah satunya adalah peristiwa yang mengungkapkan fakta ironis tentang aparat penegak hukum kita (terutama Korps kepolisian) yang malah “dihukum” oleh masyarakat. Betapa banyak kita dapati pos-pos dan markas polisi yang kini menjadi sasaran amuk massa yang nampaknya telah tak kuasa menahan geram mereka kepada pihak kepolisian. Belum lagi “hukuman” lain dari masyarakat yang menstigma/men cap polisi dengan berbagai ungkapan miring. Seperti jargon terkenal masyarakat, “Jangan mengadu ke polisi kalau anda kehilangan seekor kambing, karena selain kambing anda tak kembali maka anda juga akan segera kehilangan seekor sapi bila anda melakukannya.” Semua itu nampaknya telah dengan sangat jelas menunjukkan betapa kian rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, utamanya korps kepolisian. Maka tak heran jika kini marak dan menjadi tren di masyarakat bagaimana para pelaku kriminal menjadi sasaran penghakiman massa karena masyarakat masih belum begitu percaya kepada polisi

Kami sebagai masyarakat dan rakyat kecil sebenarnya tak pernah membenci polisi. Karena tugas kepolisian yang sesungguhnya sungguh sangat mulia, ingat, KEPOLISIAN YANG SESUNGGUHNYA adalah polisi yang dihormati masyarakat karena jasa dan akhlak mereka. Karena tanpa mereka keamanan lingkungan bangsa ini tak dapat terjaga dengan maksimal. Dan penghormatan masyarakat yang tinggi kepada pihak kepolisian tak akan hilang selama mereka mau pula menghormati masyarakat dengan pelayanan, jasa, dan akhlak serta etika luhur mereka. Dan penghormatan itu akan memudar kala polisi juga tak mengahargai dan menghormati masyarakat. Dan beberapa kasus penyerbuan pos dan markas polisi belakangan ini telah jelas membuktikan bahwa masyarakat pun mampu menghukum korps kepolisian yang notabene adalah penegak hukum dan menjadikan mereka (Korps Kepolisian) sebagai Public Enemy # 1 disamping para Teroris yang selalu diuber-uber polisi.

Ah, semoga saja kedepannya masyarakat dan para penegak hukum (utamanya polisi) harmonis kembali dan polisi mampu menjadi mitra masyarakat kembali dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan tak ada lagi permusuhan diantara mereka seperti yang sedang terjadi saat ini.

Diseduh Oleh : Musyaf  Senyapena (senyapena@gmail.com)

Diseduh Di      : Senyapandaan