Gedung Baru Buat Tidur???

Gedung Baru Buat Tidur???

Hari ini, berbicara mengenai kesantunan memang bukan merupakan hal yang istimewa. Bahkan bisa jadi dianggap sebagai suatu basa-basi belaka. Namun jika kita berbicara mengenai kesantunan dalam kehidupan bernegara dan berpolitik di negeri ini, hari ini, nah ini baru menarik. Apa pasal, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ternyata hari ini nilai-nilai kesantunan dalam kehidupan berpolitik di negeri ini sudah mulai terkikis. Terutama nilai-nilai kesantunan para wakil rakyat terhadap rakyat yang –konon- diwakilinya di gedung DPR sana. Salah satu contohnya adalah kelakuan para wakil rakyat kita yang dengan pongah mengangkangi aspirasi tuannya (rakyat) yang kebanyakan menolak pendirian gedung DPR baru yang menelan biaya Rp.1,138 Triliun. Saya tidak asal-asalan mengatakan bahwa mayoritas rakyat menolak berdirinya gedung baru tersebut. Karena banyak media yang melakukan Survei dan hasilnya adalah mayoritas rakyat memang menolak pembangunan gedung baru DPR tersebut. Survei itu salah satunya dilakukan oleh Media KOMPAS, yang mana hasil dari jajak pendapat yang dilakukan media itu menunjukkan bahwa 82% rakyat tidak setuju dengan pembangunan gedung DPR baru yang ternyata juga menjiplak gedung parlemen negara Chili itu.

Kemudian masih ada lagi contoh ketidak-santunan yang dengan nyata diperagakan oleh salah satu wakil rakyat kita. Anda tentu mengenal Ketua DPR kita, bukan. Ya, sebut saja inisialnya M.A. , dengan embel-embel yang terhormat bapak bla bla bla tentunya, sebagai bentuk kesantunan kita (rakyat) terhadap beliau (selaku wakil rakyat). Beliau beberapa hari yang lalu di Senayan (Gedung DPR) berujar,”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru. Hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu. Kalau rakyat biasa dibawa memikirkan bagaimana perbaikan sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastruktur, rakyat biasa pusing pikirannya. Rakyat biasa dari hari ke hari, yang penting perutnya berisi, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai. Jangan diajak mengurus yang begini. Urusan begini, ajak orang-orang pintar bicara, ajak kampus bicara.”

Pernyataan yang keluar dari lisan sang ketua DPR itu sungguh merupakan contoh nyata ketidak santunan salah seorang awak dalam bahtera pemerintahan di Republik ini kepada rakyatnya. Jujur saya sebagai rakyat biasa sangat tersinggung dengan pendapat Ketua DPR RI itu. Bagaimana tidak, bukankah sudah sangat jelas pernyataan itu sangat meremehkan saya- dan barangkali juga kita semua- sebagai rakyat yang konon adalah penguasa suara di negeri ini. Benar memang saya bukan orang pintar, memang benar saya juga bukan orang elite, juga benar bahwasannya saya bukan orang kampus, namun sangat tidak benar jika saya tidak berhak diajak bicara dalam masalah pembangunan gedung baru DPR tersebut. Karena saya juga ikut andil dalam membiayai pembangunan gedung baru DPR tersebut. Rinciannya begini, gedung DPR baru dananya berasal dari APBN, APBN berasal dari beberapa sumber yang salah satunya adalah pajak, nah dari pajak inilah saya ikut andil dalam membiayai negara ini. Saya –meski hanya rakyat biasa dalam Strata Sosial ala M.A- masih tercatat sebagai satu dari sekian juta wajib pajak di negeri ini yang taat dalam membayar pajak tanpa peduli akan adanya bayang-bayang Gayunisasi yang bisa saja menilep setoran pajak saya dan sekian juta rakyat Indonesia. Dari penjelasan ini saja kita sudah dapat membantah pernyataan tidak santun dari lisan sang Ketua DPR RI tersebut.

Sebenarnya rakyat sudah sangat mafhum dengan ketidak-santunan sang Ketua DPR tersebut karena beliau memang kerap melakukannya. Masih hangat dalam ingatan rakyat ketika beliau mengatakan,”Kalau takut kena ombak, jangan bikin rumah di tepi pantai, masih banyak tempat di darat.” Pernyataan itu beliau ucapkan saat penduduk Mentawai tengah nelangsa sehabis dihantam Tsunami. Disaat keadaan memilukan seperti itu bukannya kalimat belasungkawa dan motivasi yang meluncur dari lisannya, malah kata-kata tak santun yang beliau ungkapkan. Kemudian masih ada lagi pernyataan beliau yang sempat membuat para aktivis buruh Migrant berang karena dinilai merendahkan harkat dan martabat kaum buruh Migran, utamanya TKW. Inikah ciri-ciri orang pintar versi beliau yang berbeda dengan kita rakyat biasa? Entahlah.

Yang jelas jika menilik jejak rekam ketidak-santunan beliau maka saya sebagai rakyat biasa – yang secara tersirat beliau samakan dengan hewan ternak karena hanya layak memikirkan perut tanpa harus ikut-ikutan memikirkan urusan para penggembalanya (wakil rakyat = penggembala rakyat) seperti masalah gedung DPR baru misalnya- kemudian tersadar betapa memang ada benarnya pernyataan mandor di Pabrik tempat saya kerja dahulu yang menyatakan bahwa istilah wakil rakyat itu harus dipahami secara Kaffah, karena jika ditelisik lebih jauh dalam bahasa Jawa, wakil rakyat ternyata memiliki makna lain yang tersembunyi. Kata rakyat dalam bahasa harian orang Pasuruan (Jawa) artinya adalah sebutan buat Istri (rakyat atau rayyat). Jadi kata “wakil rakyat” yang ternyata ambiguitas itu dapat juga diartikan sebagai wakil istri. Dan hal ini terbukti kini, saat banyak rakyat menolak pembangunan gedung baru DPR mengapa sebagian besar anggota DPR malah menyetujuinya. Lantas aspirasi siapakah yang mereka wakili? Jawabannya adalah aspirasi istrinya. Ingat, istri bukan saja hanya berbentuk seorang wanita karena ada istri yang jauh lebih besar pengaruhnya dalam hidup anak Adam yaitu Nafsu. Nafsu inilah rupanya yang tengah diwakili aspirasinya oleh mereka saat ini.

Padahal jika saja para wakil rakyat dapat santun dalam menggunakan APBN, mereka tentu akan dapat berfikir lebih jernih. Uang 1 Triliuan lebih daripada digunakan untuk membangun gedung DPR baru bukankah lebih baik jika digunakan tuk membiayai insfrastruktur rakyat seperti jalan misalnya. Di Jawa Timur sendiri yang merupakan urat nadi perekonomian nasional nomor 2, dana sebesar itu dapat digunakan tuk membuat jalan tol Gempol-Pandaan yang menelan biaya sekitar Rp 1 Triliun (Jawa Pos, 03/04/11) yang sungguh merupakan sebuah proyek prestisius yang diharapkan dapat membuat ekonomi Jatim kembali bangkit setelah infrastruktur (jalan) Jatim kacau akibat bencana Lumpur Porong. Bukankah imbas dari pembangunan infrastruktur nasional dapat dirasakan oleh seluruh rakyat daripada hanya sekedar membangun gedung DPR baru yang prestasi dan kinerja para penghuninya masih jauh dari harapan rakyat.

Sebuah Harapan

Yang pasti kita berharap bahwa segala contoh ketidak-santunan para wakil rakyat tersebut jangan sampai juga menjadi bentuk ketidak-santunan mereka kepada Tuhan. Cukup kita saja sebagai rakyat yang kenyang merasakan ketidak-santunan mereka. Sebab Tuhan telah berujar bahwasannya,”…Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS.17:26-27).

Apakah pembangunan gedung baru DPR tersebut termasuk dalam kategori menghamburkan-hamburkan APBN secara boros di tengah kesemrawutan ekonomi rakyat negeri ini, entahlah. Sebab jika benar, maka Firman Tuhan tersebut ternyata memang patut ditujukan pada mereka yang oleh Tuhan distatuskan sebagai kawan-kawan setan. Wallahu A’lam.

Diseduh Oleh : Musyaf Senyapena (senyapena@gmail.com)
Diseduh Di : Senyapandaan