Indonesia Negara Boros???

Indonesia Negara Boros???

Negara bertaburan lembaga, demikian Headline yang diangkat harian nasional Kompas pada Senin (18/07/11). Sebuah judul  yang sangat mencolok dan membuat penasaran tuk segera membacanya. Diwartakan di harian tersebut bahwasannya Indonesia adalah sebuah Negara yang bertaburan lembaga atau komisi Negara. Saat ini Indonesia memiliki 88 lembaga pemerintah non structural, selain 34 Kementrian. Dan jumlah tersebut masih juga ditambah dengan 28 lembaga pemerintah non kementrian, tim, dan satgas yang sering dibentuk oleh Presiden untuk menangani kasus-kasus tertentu secara ad hoc . hal ini sangat fantastis secara jumlah. Karena selain banyak, juga dapat mengakibatkan tugas sebagian komisi dan badan Negara tersebut saling tumpang tindih. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Sofian Effendi, Guru Besar Administrasi Negara dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan juga oleh Radian Salman, dosen Hukum Tata Negara Unair Surabaya. Contoh dari saling tumpang tindihnya tugas komisi dan badan Negara tersebut misalnya, dalam hal penindakan tindak korupsi, selain ada KPK ternyata juga ada Polri dan Kejaksaan, dan juga Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk oleh Presiden. Kemudian dalam bidang pengembangan wilayah, selain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tugas tersebut ternyata juga diamanahkan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu, dan lebih dari 10 Dewan atau badan pengembangan wilayah khusus lainnya. Hal ini menandakan bahwa kementrian di Negara ini telah kewalahan dalam mengemban tugas pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini menurut Radian Salman sang Dosen Hukum Tata Negara dari Unair Surabaya, adalah upaya pemerintah dalam meredam ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga pemerintah yang kian meninggi pasca Reformasi. Karena salah satu karakter lembaga non structural / lembaga non kementrian adalah berkarakter keahlian yang tak dimiliki oleh kementrian dan kenetralan.

Sebuah Kemubaziran Skala Nasional

Dari fenomena makin bertaburannya lembaga dan komisi di Negara kita ini,  kita dapat menarik sebuah garis besar kesimpulan bahwasannya dengan kian massif dan tak terkendalinya fenomena tersebut, semakin besar pula anggaran Negara ini yang tersedot. Menurut Ismadi Ananda, Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), akibat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga tersebut, anggaran Negara ini yang tersedot guna membiayai mereka tak sedikit. Menurutnya, setiap tahun dialokasikan setidaknya Rp 38 Triliun untuk 88 lembaga non structural tersebut. Itu pun ternyata masih belum termasuk anggaran untuk lembaga non kementerian, tim, dan satgas yang belakangan sering dibentuk oleh Presiden. Apakah fenomena ini hanya berlaku di tingkat pemerintahan pusat saja? Oh sayangnya tidak, karena menurut Sekretaris Mendagri, Dyah Anggraeni, ditengarai pula bahwa lembaga non struktrural macam itu juga dibentuk di daerah. Bahkan sebagian besar APBD juga dialokasikan untuk gaji pegawai lembaga non struktrural di daerah-daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak daerah yang kian enggan membantu dana untuk lembaga seperti Komisi Pelayanan Publik di daerah. Uh miris sekali mendengarnya. Masih menurut Sofian Effendi, Guru Besar Administrasi Negara dari UGM Yogyakarta, fenomena seperti ini sebenarnya pernah juga dialami oleh Amerika Serikat pada era 1950-1960. Yang kemudian saat itu dilakukan Rasionalisasi soal berapa idealnya jumlah lembaga non structural yang ternyata diperkirakan tak lebih dari 20 lembaga. Bandingkan dengan Negara ini yang jumlah lembaga non structuralnya saja 88 dan masih pula ditambah dengan 28 lembaga pemerintah non kementrian. Melihat fakta ini, bukankah kita sebagai rakyat yang notabene adalah pemilik dana-dana Negara tersebut melalui berbagai pajak yang telah dibebankan kepada kita ternyata tak ubahnya seperti majikan yang diperbodohi secara sistematis oleh para “pelayan-pelayan” kita di pemerintahan sana yang sering berkoar bahwa semua ini demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Benarkah semua demi kepentingan rakyat. Padahal sudah menjadi rahasia umum di negeri ini bahwa hal yang paling menyebalkan rakyat adalah jika harus berurusan dengan Birokrasi-birokrasi Negara yang terkenal mbulet, bertele-tele dan tak jarang makin mempesulit urusan/hajat hidup rakyat. Dan hal ini juga sudah termasyhur di kalangan mancanegara yang dibuktikan dengan keluhan para investor yang kurang puas dengan –selain infrastruktur- pelayanan birokrasi kita. Nah jika sedikit birokrasi (BOROKrasi- dalam bahasa Satire ala Grup Band Slank) saja sudah sangat banyak dikeluhkan pelayanannya oleh rakyat, apalagi jika masih ditambah dengan 88 lembaga pemerintah non structural, dan dengan 28 lembaga pemerintah non kementrian. Uh dapat dibayangkan betapa makin ruwetnya rakyat ketika hendak mengurusi keperluannya. Belum lagi dana Negara yang dikeluarkan, apakah semua ini bukan merupakan sebuah Kemubaziran skala Nasional. Dimana Negara ini jika dapat di-ilustrasi-kan adalah seperti anak yang terkena busung lapar. Terlihat gendut memang, namun kontras dengan kaki dan tangannya yang kurus karena nihil Gizi di dalam tubuhnya. Sama dengan gambaran Negara ini yang “gemuk” secara Struktur lembaga pemerintahannya namun Nihil kenyamanan dan kemakmuran rakyat yang menopangnya (rakyat adalah “Kaki” yang menopang Republik ini).

Entahlah apa yang dimaksudkan Pemerintah Republik ini dengan semua fakta ini. Tanpa berburuk sangka, semoga saja memang semua sub lembaga bentukan Negara itu sesuai dengan tujuan “mulia” pemerintah yang ingin melayani rakyatnya sebaik mungkin. Namun jika semua ini hanyalah akal-akalan saja guna menghambur-hamburkan uang rakyat/Negara dan memperkaya oknum-oknum tertentu, ya apa pula yang dapat diperbuat oleh rakyat selain berdoa kepada Tuhan semoga kelak semua ini mendapat balasan yang setimpal. Namun yang pasti sebagai bagian dari rakyat kecil, saya yang awam ini hanya ingin mengingatkan sebagai bentuk cinta saya kepada Negara ini bahwa penguasa Republik ini sebaiknya lebih berhati-hati ketika menghamburkan uang Negara karena dalam kitab Suci, Allah telah mengingatkan, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudaranya setan. dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al. Israa 17:26-27). Maukah negara yang kita cintai ini disebut sebagai negara yang bersaudara dengan Setan? Wallahu A’lam.

Diseduh Oleh : Musyaf  Senyapena (senyapena@gmail.com)

Diseduh Di      : Senyapandaan