State Of Chaos

“…dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudaranya setan. dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al. Israa 17 : 26-27)

Penggalan ayat suci di atas nampaknya sangat cocok jika dinisbatkan pada sebagian pejabat di negeri ini. Negeri para pemboros memang tidaklah berlebihan disandang negara kita saat kita melihat kelakuan para pejabat kita. Apa pasal ? musababnya adalah seperti yang dilansir oleh Kompas (Kamis, 13/09/12), anggaran perjalanan dinas untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah pada tahun 2013 adalah sekira Rp 21 Triliun.

Sebuah angka yang sangat fantastis. Karena angka tersebut jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat. Coba kita bandingkan dengan anggaran buat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan juga buat bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang masing-masing hanya senilai Rp 7,3 Triliun dan Rp 10 Triliun. Selisih anggaran tersebut masih sekitar Rp 3 Triliun. Jadi sangat wajar jika anggaran perjalanan dinas tersebut dinilai sebagai sebuah bentuk pemborosan. Mengacu pada laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun 2011 saja telah terjadi pemborosan Rp 7,2 Triliun atau sebesar 40 persen dari total anggaran senilai Rp 18 Triliun, demikian ungkap Dolfie OFP, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P. Diperkirakan Potensi pemborosan pada tahun 2013 mendatang adalah sekitar Rp 8,4 Triliun yang tentunya jauh lebih besar dari anggaran Jamkesmas yang hanya Rp 7,3 Triliun tuk 86 juta orang.

Sebagai bahan komparasi anggaran berikut ini saya cantumkan data Anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam APBN 2013 :

Jamkesmas senilai 7,3 T

Bantuan Siswa Miskin sebesar 10 T

Subsidi Pupuk sebesar 15,9 T

Subsidi Benih sebesar 0,1 T

Subsidi Pangan senilai 17,2 T

Kesehatan sebesar 16,7 T

Perlindungan Sosial 7,4 T

Lingkungan Hidup sebesar 12,2 T

Subsidi Bunga Kredit Program sebesar 1,2 T

Subsidi Public Service Obligation senilai 2 T

Anggaran Program Keluarga Harapan hanya 3 T

Melihat data tersebut kita dapat membandingkan sendiri bahwa pemborosan yang terjadi tidaklah kecil adanya. Pemborosan yang tiap tahun diungkap oleh BPK tersebut bahkan diindikasikan telah pula dikorupsi pada pengelolaannya, demikian pendapat Hendri Saparini, Ekonom dari Econit Advisory Group. Dari data-data tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwasannya para pengambil kebijakan Negara ini juga masih meng-anak tirikan kepentingan rakyat. Terbukti dari sangat kecilnya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Kepentingan yang menyangkut hajat hidup rakyat bukanlah prioritas. Sangat klise dengan janji-janji pejabat tersebut saat kampanye dan mengemis suara pada rakyat dahulu yang menjanjikan semua kebijakan kelak akan Pro-Rakyat. Ah, kita lupakan saja romantisme masa kampanye tersebut. Toh, nyatanya anggaran bagi berbagai kepentingan rakyat masih kalah jauh dari anggaran “Jalan-Jalan Gratis” ala Wakil Rakyat di Pemerintahan.

Sebenarnya perjalanan dinas para pejabat negara bukanlah tidak pantas dilakukan, karena pada situasi tertentu hal itu justru akan sangat diperlukan. Salah satunya sebagai tugas kerja para wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan negara ini ke kancah diplomasi global. Apalagi Indonesia sejak berdirinya telah menganut jargon Bebas-Aktif dalam diplomasi Politik Luar Negerinya. Yang menjadi masalah adalah ketidak- patutan besaran anggaran pembiayaannya yang bahkan mampu mengangkangi jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat yang notabene adalah “pemilik” negara ini. Maka dari itu bukankah sangat bijaksana jika jumlah anggaran perjalanan dinas dipangkas se-efisien mungkin. Karena rawan disalah-gunakan dan diselewengkan. Seperti yang dilansir BPK, mengutip Kompas (Jum’at. 14/09/12), yang menyatakan dalam auditnya pada tahun 2010 ternyata banyak terjadi penyelewengan seperti perjalanan Fiktif (Bohongan), rangkap, duplikasi laporan, dan bukti perjalanan yang tidak Valid .

Di sejumlah kementerian bahkan porsinya mencapai 40 persen dari anggaran belanja barang, seperti pada Kementrian Sosial. Negeri Kegemukan Tentu sering kita dengar para pakar kesehatan berkata bahwa dalam tubuh yang mengalami obesitas (kegemukan), potensi tumbuhnya berbagai penyakit akan semakin besar. Hal ini ternyata berlaku pula bagi sebuah negara yang system birokrasinya terlalu gendut. Karena akan berdampak pada anggaran belanja pegawai. Alokasi belanja pegawai di negeri ini selama 2007-2012 tumbuh rata-rata 18,6 persen per tahun. Mulai Rp 90,4 Triliun atau 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2007 hingga menjadi Rp 212,3 Triliun atau 2,5 persen terhadap PDB 2012. Porsinya terhadap total belanja negara pun meningkat dari 11,9 persen pada 2007 menjadi 13,7 persen pada 2012. Pada RAPBN 2013, alokasi belanja pegawai meningkat menjadi lebih dari dua setengah kali lipat dari anggaran pada tahun 2007. Nilainya direncanakan mencapai Rp 241,1 Triliun atau 2,6 persen terhadap PDB. Dan jika dibandingkan dengan pagu pada APBN Perubahan 2012, anggaran tersebut tumbuh 13,6 persen atau 28,9 Triliun. Lantas apakah dengan adanya pembengkakan jumlah pegawai negara -yang berimbas pada penggendutan anggaran negara-, negara ini harus memangkas jumlah PNS nya, hal itu tergantung kepada kebijakan negara. Karena saat ini di Indonesia sudah menggelar otonomi daerah yang mana dengan kebijakan tersebut, seharusnya jumlah pegawai pemerintahan pusat semakin dipangkas, sebab hampir seluruh fungsi pemerintah pusat telah dialih-tangankan kepada masing-masing pemerintah daerah. Dan jika dalih peningkatan pelayan publik dengan adanya banyak pegawai pemerintah tersebut, hal itu bisa dibantah. Sebab, menurut Faisal Basri, seorang ekonom masyhur indonesia, ada ketimpangan pemeliharaan negara terhadap para pensiunan pegawai pemerintah. Beban negara yang makin besar dengan adanya tanggungan dana pensiunan PNS. Dan yang lebih membuat miris adalah, ternyata negara ini semakin banyak menanggung dana pensiunan orang-orang yang semestinyatidak layak memperolehnya. Seperti anggota DPR pusat hingga daerah, padahal jabatan mereka adalah sebuah jabatan politik dan bukan jabatan birokrasi. Jika PNS Birokrasi mendapatkan pensiunan setelah bekerja pada negara setelah minimum 20 tahunan, PNS politik alias anggota DPR yang hanya 5 tahun mengabdi sudah dapat pensiunan. Inilah salah satu ketidak-adilan sistem dana pensiunan di negara ini yang pda akhirnya akan membuat para PNS merosot etos kerjanya (Kompas, 25/.08/12).

Nah, kawan, dari berbagai data pemborosan anggaran di negara kita yang tercinta ini, kita dapat menilai sendiri tentang bagaimana “bobroknya” negeri kita ini. Kita tentu rindu sistem negara yang bersih dan berkeadilan. Dan jawaban dari harapan itu adalah mari kita berdoa pada Allah seraya berikhtiar mencari dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang adil dan bersih bagi negeri ini. Karena nampaknya hanya ada 2 cara dalam meng-hijrah-kan negeri ini dari yang sekarang negeri amburadul menjadi negeri impian yang laksana serpihan surga di atas permukaan bumi,yaitu Reformasi sistem negara atau Revolusi. (ms)

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (Al isra’ [17] : 16 ).

Diseduh Oleh : Musyaf Senyapena

Diseduh Di : Senyapandaan