Selamatkan Indonesia Indonesia negeri kaya raya, mungkin itu dulu. Serpihan surga di bumi dimana tongkat kayu ditancapkan pun akan jadi pohon (Sumber Makanan), itu juga nampaknya hanya akan jadi tembang tempo lalu. Karena menurut kabar termutakhir, kekayaan negeri ini telah dirampok. Siapa pelakunya? Tak lain tak bukan adalah anak negeri ini juga. Demikian benang merah isi pidato Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK), Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina sekaligus penggagas Program Indonesia Mengajar), dan Agus DW Martowardojo (Menteri Keuangan) saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak , Jakarta, (04/12). Dijelaskan uang negara telah digarong sebesar Rp 39,3 Triliun selama kurun 2004-2011. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya 1408 kasus korupsi yang berhasil ditangani Aparat Penegak Hukum selama 2004-2011 (Kompas, 05/12/12).

Padahal dana sebesar itu jika dikelola akan dapat dipergunakan untuk membangun 393.000 rumah sederhana, menyediakan sekolah gratis bagi 68 juta anak SD selama setahun, membangun 311.000 ruang kelas SD, dan dapat dipergunakan untuk memberikan 4,6 Miliar liter beras gratis bagi rakyat miskin. (Litbang KPK).

Selain membangkrutkan negeri, perilaku korupsi juga menandakan ada yang tidak beres dari para pemangku tugas publik di negara ini. Yaitu mulai pudarnya Integritas. Dan uniknya lagi, di Indonesia ini para pemimpin yang tuna integritas masih diberi tempat. Hal ini dibuktikan dengan kasus masih banyaknya para mantan napi koruptor yang setelah bebas dari bui masih diangkat lagi untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan daerah seperti yang terjadi di daerah Riau dan beberapa daerah lain beberapa waktu lalu. Selain itu, yang gawat dari negeri ini adalah adanya proses “alami” regenerasi masif pembibitan koruptor. Jadi korupsi ini di-estafetkan di negeri ini dan bahkan di jamaah-kan. Jangankan urusan duniawiah, urusan dengan Tuhan pun dikorupsi juga seperti pada kasus korupsi pengadaan Al Qur’an yang kemarin santer dibahas. Nah, kalau sudah begini apakah masih layak kita berbangga dengan romantisme masa lalu yang mana negeri ini selalu disanjung sebagai negeri gemah ripah loh jinawi, padahal saat ini untuk mencari sandang, pangan, dan papan saja susahnya minta ampun.

Dari sini sebenarnya kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa akar masalah bangsa ini adalah Korupsi dan melimpahnya stok pemimpin cacat integritas. Korupsi jelas merusak. Korupsi ibarat bakteri yang menyerang pohon (baca : bangsa) ini bahkan hingga ke akarnya. Seperti artinya, Corruptio/Corruptus, yang berarti busuk/pembusukan atau rusak (Dalam Bahasa Latin). Bangsa ini dibusukkan agar lekas tumbang dan hanya sisa nama. Maka tidak ada alasan untuk tidak membenci perilaku keji ini. Yang berikutnya adalah Melimpahnya stok pemimpin cacat integritas. Ini juga membahayakan. Karena tingkah polah mereka sangat berdampak besar bagi kehidupan rakyat dan kelangsungan hidup bangsa ini. Sebab merekalah nahkoda kapal besar bernama Indonesia ini. Merekalah para pembuat undang-undang yang nantinya mengatur hajat hidup orang banyak. Bahkan tanpa tedeng aling-aling, Abdullah Dahlan seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) berani menyebut bahwa DPR yang notabene adalah tempat berkumpulnya para penggodok kebijakan/undang-undang bagi rakyat adalah Episentrum Korupsi. Mengerikkan bukan?

Maka dari itu, faktor integritas pemimpin memang sangat diperlukan. Tanpa itu kacau pemerintahan republik ini. Seorang bandar narkoba Hanky Gunawan yang divonis mati pun bisa dapat grasi dan akhirnya hanya dituntut 12 tahun kurungan. Usut punya usut mafia narkoba di sekitar istana memanfaatkan seorang Hakim Agung Senior Ahmad Yamanie yang akhirnya mundur dari kursi peradilan tinggi tersebut. Meski alasan awal kemundurannya adalah kesehatan namun akhirnya terungkap bahwa itu adalah cara cuci tangan paling efektif karena diduga kuat dialah dalang bebasnya Bandar Narkoba kelas kakap itu dari hukuman mati. Itu hanya satu dari beberapa contoh kasus cacat integritas yang diperagakan para elite negeri ini. Karena kasus seperti itu sangat jamak terjadi di negara kita. Seperti juga kelakuan Bupati Garut kepada bini mudanya yang hanya 4 hari dia kawinin lantas dia campakan layaknya barang dagangan. Cacat integritas ternyata bukan hanya berbentuk kelakuan oknumnya secara langsung namun bisa juga berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri yang nyata-nyata tak pro rakyat. Seperti contoh rencana Pemerintah memberikan kemudahan kepemilikan properti oleh warga asing di Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden pada saat Rakernas Real Estate Indonesia (REI) 2012 di Jakarta Pada 05/12 Rabu lalu. Dalam Rakernas itu pemerintah didorong agar segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kepemilikan Tempat Tinggal oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Sekilas alasan Presiden nampak bagus agar devisa negara bertambah karena menurut hitung-hitungan pemerintah melalui Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, hingga Semester I-2012, Kapitalisasi penjualan sektor properti sebesar Rp 222,1 Triliun dengan Potensi pendapatan negara Rp 22,51 Triliun . Namun toh di lapangan kita lihat masih banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki rumah. Rumah mereka pun tak layak disebut hunian layak karena banyak yang nekat berumah di tepi rel Kereta, pinggiran tebing yang rawan longsor, di lahan Negara yang puluhan tahun tertidur dengan resiko digusur. Nah jika benar pemerintah pro rakyat, harusnya ketimpangan seperti ini diatasi dahulu sebelum hitung-hitungan mengenai potensi pendapatan negara. Bukankah Negara ini milik rakyat kecil yang masih banyak tak punya rumah, bukan milik asing dan orang-orang berduit saja. Janganlah negeri ini dikavling-kavling macam itu.

Penyelamat Krisis Negeri

Jika beberapa waktu lalu dipaparkan data dari salah satu lembaga pemeringkat dunia bahwa Indonesia termasuk negara teratas dalam daftar negara gagal (Failed State), kita patut bersyukur bahwa prediksi tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena seperti yang kita rasakan bersama saat ini , ekonomi Indonesia juga masih menggeliat. Padahal Uni Eropa dan Amerika Serikat tengah dilanda badai ekonomi yang dahsyat. Beberapa anggota UE seperti Yunani, Portugal, dan Spanyol bahkan hampir bubar dan bangkrut karena utang mereka melebihi 60% dari PDB masing-masing. Negeri-negeri yang dulu jadi kiblat ekonomi itupun harus mengemis kucuran dana talangan dari UE dan Bank Sentralnya untuk menyelamatkan negaranya. Amerika lain lagi, di DPR mereka saat ini kubu Demokrat pendukung Obama berdebat sengit dengan Republikan. Obama berniat menaikkan pajak bagi penduduk kaya Amerika yang hanya 2% dari jumlah rakyat Amerika, agar dapat dijadikan subsidi bagi para manula, layanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Namun hal itu yang selalu ditentang kubu Republikan hingga hari ini. Bandingkan dengan Indonesia, negeri ini berada di posisi 2 setelah China dalam hal pertumbuhan ekonominya. Bahkan diperkirakan PDB per kapita Indonesia pada tahun 2016 mendatang akan mencapai 6.000 Dollar AS, hal ini diungkapkan Chief Equity Strategist Deutsche Bank, Heriyanto Irawan (Kompas, 06/12). Padahal saat ini PDB per kapita Indonesia masih 3.542,9 Dollar AS.

Lantas siapakah yang patut dianggap sebagai penyelamat ekonomi Indonesia dari terpaan krisis belakangan ini. Mereka adalah golongan bawah, kaum kecil yang menghidupkan sektor-sektor riil seperti pasar tradisional rakyat dan Kaki Lima. Meskipun harga bahan pokok melambung, rakyat tetap dapat makan karena tetap stabilnya transaksi jual beli bahan pokok kehidupan di tempat-tempat tersebut yang mirisnya sering dijadikan sasaran penggusuran dari pemerintah karena dianggap kumuh dan mengganggu ketertiban. Padahal nilai bisnis pedagang Kaki Lima diseluruh Indonesia mencapai Rp 3.800 Triliun per tahun atau 2,7 kali lipat APBN 2012 Indonesia. Mereka menjadi tulang punggung distribusi yang menguasai 80 persen jaringan distribusi hilir . Ali Mahsun, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) , mengatakan bahwa di seluruh Indonesia terdapat 25 juta anggota APKLI dan juga masih ada jutaan PKL lain yang belum bergabung dengan APKLI. Mereka berperan penting sebagai distributor paling hilir aneka jenis produk. Hal ini dijelaskan di sela rapat pimnas APKLI , Sabtu (20/10), di Batam Kepulauan Riau. Rapat dibuka oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. (Kompas, 22/10/12).

Melihat fenomena tersebut, saya jadi teringat dengan sabda Nabi, “Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang yang lemah dari mereka, yaitu dengan sebab doa mereka, sholat mereka dan keikhlasan mereka.”(HR.Bukhari, di dalam Shahihnya, Kitab Al Jihad was Siyar, Bab Man Ista’ana bidh Dhu’afa-i wash Shalihina fil Harbi, no. 2896 dari jalan Muhammadbin Thalhah dari Thalhah dari Mush’ab bin Sa’ad).

Maka dengan kenyataan ini sudahkah kita lebih bijak dalam memandang kaum marjinal di sekitar kita. Sebagai insan Pancasila yang mengaku berasas Ketuhanan harusnya kita bersama mengintrospeksi diri karena tidak munafik bahwa dalam hati kita pasti pernah terbesit rasa meremehkan peran mereka bagi bangsa ini. Kita mungkin sering menganggap mereka sebagai biang kemacetan, kesemrawutan, dan kekumuhan lingkungan kita akibat ulah mereka yang kadang berjualan tidak pada tempatnya. Dan coba tengok pasar tradisional kita, memang khas Indonesia, kumuh dan becek. Namun di balik semua itu ternyata ada uluran “tangan” Tuhan bagi negeri ini. “Bukankah kalian ditolong (dimenangkan) dan diberi rezeki melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian?” (Al Hadis Riwayat Bukhari).

Maka lebih bijak, utamanya bagi para pembuat kebijakan rakyat di negara ini agar mulai menyerap aspirasi mereka dalam membuat undang-undang. Karena bukan rahasia lagi bahwa kebijakan yang dibuat Pemerintah masih jauh dari Pro Rakyat. Demikian, semoga menjadi perenungan bersama. (ms)

Diseduh Oleh : Musyaf  Senyapena

Diseduh Di      : Senyapandaan