I help to kill you

I help to kill you

Diseduh Oleh : Musyaf  Senyapena

Sabtu, 11 Oktober 2014, sekira pukul 19.30 an WIB ada berita berjalan/Running Text dalam acara Kompas Petang yang mewartakan bahwa PT. Gudang Garam Tbk. berencana menawarkan pensiun dini bagi para karyawannya karena alasan industri rokok yang makin menuju titik terburuk. Seperti yang diketahui bahwa Pemerintah juga sedang gencar melakukan pembatasan pada industri rokok melalui regulasi yang salah satu contohnya adalah mencantumkan label peringatan MEROKOK MEMBUNUHMU disertai gambar yang makin menyeramkan. Juga pembatasan jam tayang bagi iklan mereka di TV minimal baru boleh tayang jam setengah 10 an malam. Dikabarkan pula dalam warta tersebut bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Ipul meminta agar pabrik rokok besar asal Kediri itu memikirkan kembali rencana perampingan karyawan itu karena dinilai akan berdampak besar terutama dampak pengangguran yang tak sedikit jumlahnya.

Sebelumnya, PT. Bentoel Tbk. asal kota Malang juga sudah menawarkan program pensiun dini kepada 1000 karyawannya dengan dalih efisiensi tenaga kerja. Pabrik rokok kawakan yang kini dimiliki oleh ABT (American British Tobacco) itu memiliki beberapa pabrik yang terbagi menjadi 2 Divisi kerja, yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Dan yang diefisiensikan oleh perusahaan adalah yang divisi SKT karena selain membebani keuangan perusahaan melalui jumlah karyawan yang banyak, juga karena target produksi yang konon juga menurun. Dari kasus ini banyak yang berfikiran bahwa pengangguran akan makin banyak karena seperti yang diketahui bahwa industri yang berkutat pada tembakau ini sudah “menghidupi” banyak orang. Bukan saja para pekerja dan keluarganya tapi juga masyarakat yang selama ini juga terciprat secara tidak langsung oleh bisnis tembakau itu sendiri. Dampak sosial lah yang sangat dipikirkan oleh Pemerintah. Hal ini pulalah yangg nampaknya menjadikan alasan mengapa NU sebagai ormas Islam terbesar di negeri ini masih abu-abu alias belum secara bulat secara kelembagaan untuk mengeluarkan fatwa haram merokok, NU masih sreg dengan hukum Makruh bagi rokok karena selain banyak warganya termasuk para kyainya yang merokok, juga karena lebih melihat pada dampak sosial seperti masalah pengangguran tadi. Berbeda dengan Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia yang telah mengharamkan rokok. Berdasar hasil sidang Ijtima’ MUI di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009, keharaman merokok itu terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan juga merokok di tempat umum.

Terlepas dari semua itu ternyata ada fakta menarik yang patut dicermati bahwasannya Indonesia adalah salah satu dari 7 negara (Indonesia; Andorra; Eritrea; Zimbabwe; Somalia; Liechtenstein; Tajikistan) yang masih belum mau meratifikasi FCTC (Framework Convention On Tobacco Control). Padahal 179 negara telah meratifikasinya. Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia adalah salah satu penggagas dan ikut merumuskan FCTC namun malah tidak mau menandatangani apa yang telah digagasnya itu sendiri. FCTC adalah respons global terkuat terhadap pembunuh manusia yang paling mematikan namun masih bisa diantisipasi yaitu rokok. Presiden SBY dinilai banyak pihak kurang pro rakyat jika tidak mau meratifikasi FCTC tersebut karena pengendalian tembakau terkait erat dengan kemiskinan. Sebab rokok adalah komoditas terbesar kedua setelah beras yang dibeli oleh warga miskin, demikian pendapat Prijo Sidipratomo, ketua Komnas Pengendalian Tembakau. Di lain pihak, Technical Officer Tobacco Free Initiative WHO Indonesia, Farrukh Qureshi, menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang masih membiarkan industri rokok beriklan bebas sehingga mudah diakses oleh para remaja dan anak-anak.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan aksesi FCTC hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden SBY saja. Jika itu dilakukan maka akan menjadi sejarah dan sumbangan besar bangsa ini bagi dunia dan prestasi tersendiri bagi Presiden SBY yang sebentar lagi akan purna tugas. Juga agar bonus demografi indonesia dapat dinikmati dengan baik, karena anak-anak Indonesia yang akan datang sudah bebas dari dampak buruk tembakau.

Ada fakta menarik yang ternyata dapat membantah alasan berbagai pihak yang selama ini mengatakan jika industri tembakau (khususnya rokok ) dipersulit maka akan berpotensi mematikan kehidupan banyak orang alias meledaknya pengangguran. Berdasarkan penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia tahun 2013, perbandingan kondisi pada 19 negara peratifikasi FCTC antara tahun 2002 dengan 2011 justru menunjukkan penurunan angka pengangguran pada 16 negara dari 19 negara yang diteliti itu. Angka penurunan berkisar 0,1-11 persen. Bahkan dinyatakan pula bahwa negara-negara peratifikasi FCTC mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan pendapatan domestik bruto per kapitanya juga makin meningkat. Jika masih ada yang berpendapat bahwa pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh industri rokok disebabkan oleh berbagai kebijakan Pemerintah seperti yang disinggung di awal tulisan ini, maka hal itu dibantah oleh Hakim Sorimuda Pohan, Ketua Bidang Pengembangan Medis Komnas Pengendalian Tembakau, dia menyatakan bahwa pengurangan tenaga kerja lebih disebabkan pada mekanisasi produksi seperti peningkatan jumlah mesin dan perampingan tenaga manual dari manusia. Nah, semoga fakta yang terungkap ini bisa menjadi renungan bersama agar bangsa ini benar-benar dapat bebas dari dampak buruk tembakau, sang pembunuh yang sangat akrab dengan rakyat kita. (Senyapandaan).

Bahan Racikan : Kompas, 10-11 Oktober 2014